JAKARTA – sentral1.com – Polemik ijazah Paket C milik Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, yang bertugas di Komisi XII dari Daerah Pemilihan Riau I, kembali mengundang perhatian publik.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai riwayat pendidikan serta proses administrasi yang menjadi dasar penerbitan dokumen kelulusannya.
Perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada keberadaan ijazah, tetapi juga pada proses yang melatarbelakangi penerbitannya. Mulai dari status peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, pemenuhan persyaratan ujian, hingga penetapan kelulusan.
Aspek-aspek tersebut perlu dijelaskan melalui dokumen dan keterangan resmi agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Seniman sekaligus pengamat politik, Eka Putra, menilai transparansi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban seorang pejabat publik, terutama ketika dokumen pendidikan menjadi salah satu persyaratan dalam proses pencalonan.
“Yang perlu dilihat bukan hanya selembar ijazah, tetapi juga proses yang melahirkannya. Apakah seluruh tahapan pendidikan, persyaratan ujian, dan penetapan kelulusan telah dijalankan sesuai ketentuan? Jika memang sah, penjelasan melalui data resmi tentu akan memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujar Eka Putra.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan Paket C merupakan jalur pendidikan yang diakui negara. Karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan apakah penerbitan ijazah yang dipersoalkan telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Ia mendorong lembaga pendidikan penerbit maupun instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka dan proporsional berdasarkan arsip administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Eka juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berubah menjadi penghakiman di ruang publik sebelum ada pemeriksaan yang objektif.
“Jangan membangun kesimpulan sebelum fakta diperiksa. Jika seluruh prosesnya sesuai aturan, sampaikan buktinya. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, mekanisme pemeriksaan harus berjalan secara objektif dan sesuai hukum,” tegasnya.
Di tengah perbincangan mengenai persyaratan pendidikan pejabat publik, pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, sebagaimana dikutip dari akun Facebook Fraksi PKB DPR RI, turut menjadi perhatian.
Jazilul mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi agar tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Persyaratan dalam proses politik, termasuk ketentuan administratif, menurut pesan yang disampaikan, tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata.
Pernyataan tersebut menjadi relevan dalam diskusi mengenai pentingnya konsistensi penerapan aturan. Setiap persyaratan yang telah ditetapkan semestinya berlaku setara tanpa membedakan kedudukan maupun latar belakang seseorang.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran dalam kasus ijazah Iyeth Bustami. Persoalan tersebut tetap membutuhkan verifikasi tersendiri berdasarkan dokumen dan keterangan pihak berwenang.
Pada akhirnya, polemik ijazah Paket C Iyeth Bustami perlu ditempatkan dalam kerangka verifikasi fakta. Keaslian dokumen, riwayat pendidikan, serta kesesuaian administrasi kelulusan merupakan aspek yang saling berkaitan, tetapi harus diperiksa berdasarkan bukti masing-masing.
Klarifikasi dari Iyeth Bustami, lembaga pendidikan penerbit ijazah, maupun instansi berwenang menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat.
Sebab, jabatan publik bukan hanya menyangkut kepercayaan politik, tetapi juga tanggung jawab menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
Ijazah boleh jadi hanya selembar dokumen. Namun, proses yang mendasari penerbitannya menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Iyeth Bustami maupun pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi mengenai polemik tersebut. Redaksi https://sentral1.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Red)










