JAKARTA – sentral1.com – Polri memastikan penanganan laporan dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota Polri berinisial Kombes F dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepolisian juga menegaskan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kombes F sebagai saksi pada Jumat (25/9/2026) pukul 10.00 WIB.
“Betul, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara F sebagai saksi pada pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan yang sedang dilakukan penyidik untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan,” ujar Trunoyudo.
Menurutnya, status, jabatan maupun pangkat seseorang tidak menjadi alasan untuk membedakan proses penegakan hukum.
“Prinsipnya adalah equality before the law. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, status, jabatan maupun pangkat seseorang tidak menjadi alasan untuk membedakan proses penegakan hukum,” tegasnya.
Trunoyudo menjelaskan, penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Sejumlah saksi telah diperiksa. Selain itu, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap dokumen dan alat bukti lain yang relevan, serta melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Sulawesi Utara.
“Penyidik masih bekerja dan mendalami laporan yang disampaikan oleh pelapor. Sejumlah saksi telah diperiksa, dokumen-dokumen juga didalami, dan penyidik telah melakukan pengecekan TKP di wilayah Sulawesi Utara. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan untuk membuat terang suatu perkara dan menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana,” jelasnya.
Selain proses penanganan perkara pidana, Polri juga memastikan adanya mekanisme pemeriksaan internal terhadap anggota yang bersangkutan.
Kombes F saat ini ditempatkan di tempat khusus (Patsus) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dalam rangka proses pemeriksaan internal.
“Untuk aspek internal, Divpropam Polri juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan pendalaman. Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri terhadap setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran,” kata Trunoyudo.
Ia menambahkan, penanganan aspek pidana dan pemeriksaan internal merupakan dua proses yang berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Polri memastikan kedua proses tersebut dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan.
“Polri memastikan proses hukum berjalan secara objektif, profesional dan sesuai prosedur. Tidak ada perlakuan yang berbeda karena yang bersangkutan merupakan anggota Polri,” ujarnya.
Trunoyudo menegaskan komitmen Polri untuk menjaga integritas institusi serta memastikan tidak ada impunitas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Polri berkomitmen untuk bertindak tegas dan profesional. Tidak ada impunitas bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun demikian, seluruh proses tetap harus berpedoman pada hukum, fakta dan alat bukti yang ada,” pungkasnya.(Hum)










