BOJONEGORO – sentral1.com – Persoalan kedisiplinan jam kerja dan pelayanan di lingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian masyarakat.
Hal tersebut mencuat setelah pemberitaan mengenai dugaan tidak optimalnya kedisiplinan pelayanan di Kantor Desa Bakulan, Kecamatan Temayang, ramai diperbincangkan di media sosial.
Pemberitaan yang diunggah melalui akun TikTok Rekam Pena http://News.my.id pada Rabu (4/11/2026) tersebut menuai beragam tanggapan dari warganet.
Sejumlah komentar yang disampaikan masyarakat menunjukkan adanya perhatian terhadap kedisiplinan aparatur pemerintah desa, khususnya dalam menjalankan jam kerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan pantauan awak media pada kolom komentar unggahan tersebut, terdapat sejumlah warganet yang menyampaikan keluhan maupun pengalaman terkait pelayanan dan kedisiplinan aparatur pemerintahan desa.
Beragam tanggapan itu menjadi masukan yang patut diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Kedisiplinan aparatur desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Jam kerja yang dijalankan sesuai ketentuan menjadi bagian dari tanggung jawab aparatur desa dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara optimal.
Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro serta instansi terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur pemerintahan desa di seluruh wilayah Bojonegoro.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar persoalan serupa dapat menjadi bahan pembenahan, bukan hanya di Desa Bakulan, tetapi juga sebagai evaluasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dapat memastikan setiap pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan profesional.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Bakulan maupun DPMD Kabupaten Bojonegoro belum berhasil dikonfirmasi terkait hal tersebut. Redaksi https://sentral1.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Budi










