BOJONEGORO – sentral1.com – Persoalan alih fungsi lahan pertanian menjadi perhatian serius seiring semakin kuatnya kebijakan pemerintah dalam melindungi lahan produktif. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Timur dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Pengendalian alih fungsi lahan sawah kini memiliki payung regulasi yang semakin tegas. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 4 Februari 2026 tersebut mengatur antara lain penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, pengendalian alih fungsi, pembinaan, pengawasan, pelaporan hingga pendanaan.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran juga mulai menunjukkan pendekatan yang lebih serius. Salah satu contoh terbaru terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ketika Polda Jawa Tengah menetapkan seorang pengusaha berinisial AMP sebagai tersangka karena diduga mengalihfungsikan lahan sawah produktif menjadi tambak udang vaname.
Dalam kasus tersebut, luas tapak usaha mencapai sekitar 7,21 hektare. Berdasarkan data tata ruang, sekitar 6,88 hektare masuk LP2B dan 0,34 hektare merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Penyidik juga menemukan bahwa kegiatan usaha berada di luar koordinat yang ditentukan dalam perizinan.
Kasus Batang menjadi preseden penting bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah tidak serta-merta memberikan kebebasan untuk mengubah peruntukan lahan apabila lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dan penggunaannya bertentangan dengan ketentuan tata ruang.
Yang menjadi perhatian, biaya yang diperkirakan diperlukan untuk mengembalikan kondisi lahan tersebut ke fungsi semula mencapai sekitar Rp32 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa kerusakan akibat alih fungsi lahan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan lingkungan yang besar.
Dalam perkara Batang, penyidik menerapkan ketentuan pidana terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penataan ruang. Pelaku terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp1 miliar untuk ketentuan perlindungan LP2B, serta ketentuan lain terkait pelanggaran pemanfaatan ruang.
Hal tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pengembang, pelaku usaha, maupun pemilik tanah agar memastikan status dan peruntukan lahan sebelum melakukan pembangunan atau perubahan fungsi.
Bagi Kabupaten Bojonegoro, penguatan pengawasan menjadi penting mengingat sektor pertanian masih memiliki peran strategis bagi perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat.
Pemerintah daerah bersama perangkat terkait perlu memastikan data LP2B, LSD, tata ruang dan kondisi faktual di lapangan benar-benar sinkron. Pengawasan juga tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen administrasi, tetapi perlu diperkuat dengan pengecekan koordinat dan kondisi fisik lahan.
Setiap rencana pembangunan yang berada di sekitar kawasan pertanian perlu diuji secara menyeluruh, mulai dari status lahan, kesesuaian tata ruang, perizinan, hingga dampaknya terhadap jaringan irigasi dan produktivitas pertanian masyarakat.
Pengalaman kasus Batang menunjukkan pentingnya mencocokkan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Dalam perkara tersebut, data status lahan dan kondisi penggunaan aktual menjadi bagian penting dalam proses penyidikan.
Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya berdampak pada pemilik tanah atau pengembang. Berkurangnya lahan produktif dapat berpengaruh terhadap produksi pangan, keberlangsungan usaha petani, buruh tani, sistem irigasi serta kondisi lingkungan di sekitar kawasan pembangunan.
Karena itu, kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan jangka panjang.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan pembangunan infrastruktur tidak memutus jaringan irigasi yang selama ini menopang lahan pertanian warga. Setiap pembangunan jalan, kawasan permukiman, industri maupun kegiatan usaha lainnya harus memperhitungkan keberlanjutan sistem pengairan di sekitarnya.
Untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari, transparansi mengenai status dan perizinan pemanfaatan lahan juga menjadi hal penting.
Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah suatu lokasi masuk dalam kawasan pertanian yang dilindungi, apakah pemanfaatannya sesuai tata ruang, serta apakah seluruh persyaratan perizinan telah dipenuhi.
Pengawasan masyarakat, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu berjalan secara bersamaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum juga harus diterapkan secara konsisten sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat diperiksa berdasarkan aturan dan bukti, tanpa membedakan skala pelaku usaha.
Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah daerah memiliki momentum untuk melakukan evaluasi dan sinkronisasi data lahan sawah yang dilindungi dengan kondisi faktual di lapangan.
Langkah tersebut penting agar pembangunan tetap berjalan, tetapi tidak mengorbankan lahan produktif yang menjadi penopang ketahanan pangan masyarakat.
Kasus Batang dengan estimasi biaya pemulihan mencapai Rp32 miliar menjadi pelajaran bahwa pencegahan jauh lebih murah dibandingkan memulihkan lahan yang telah mengalami kerusakan.
Bojonegoro pun perlu memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai tata ruang, perizinan dan ketentuan perlindungan lahan pertanian. Dengan pengawasan yang kuat, pembangunan daerah dapat terus berlangsung tanpa mengorbankan lahan produktif dan kepentingan ketahanan pangan generasi mendatang.
(Red)










