TUBAN – sentral1.com – Rencana mobilisasi alat berat berupa rig untuk mendukung kegiatan operasi minyak dan gas bumi di Lapangan Tawun Gegunung, Kabupaten Tuban, masih memerlukan penyelarasan dengan agenda pekerjaan perbaikan jalan di ruas Banjarworo-Kumpulrejo.
Pemerintah Kabupaten Tuban dan pihak KSO Pertamina EP–PT Tawun Gegunung Energi (TGE) diharapkan dapat segera menemukan kesepakatan teknis agar mobilisasi kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kondisi infrastruktur publik.
Sebelumnya, KSO Pertamina EP–PT TGE mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban terkait penyesuaian jadwal pekerjaan perbaikan jalan pada ruas Banjarworo-Kumpulrejo.
Dalam permohonan tersebut, pihak perusahaan meminta penundaan pekerjaan selama 10 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 7 September 2026.
Permohonan penyesuaian jadwal itu berkaitan dengan rencana mobilisasi rig beserta kendaraan pendukung kegiatan operasi yang membutuhkan akses bagi kendaraan dengan tonase besar.
Penyelarasan waktu dinilai penting agar proses mobilisasi dapat berlangsung secara aman dan tertib, sekaligus menghindari kemungkinan terganggunya pekerjaan perbaikan jalan yang sedang atau akan dilaksanakan.
Ruas Banjarworo-Kumpulrejo sendiri merupakan jalan kabupaten yang pengaturan pemanfaatan dan penanganannya berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Tuban sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Desa Kumpulrejo dan sejumlah masyarakat sebelumnya juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi jalan apabila nantinya dilalui kendaraan berat dalam rangka mobilisasi kegiatan tersebut.
Perhatian masyarakat terutama berkaitan dengan keberlangsungan akses warga sehari-hari serta kondisi infrastruktur jalan. Warga berharap kegiatan mobilisasi dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi jalan dan kepentingan masyarakat sekitar.
Perwakilan PT Tawun Gegunung Energi menyampaikan bahwa permohonan penyesuaian jadwal pekerjaan jalan dilakukan sebagai bagian dari upaya menyesuaikan tahapan mobilisasi rig.
Menurut pihak perusahaan, koordinasi dan penyelarasan jadwal diperlukan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan aman dengan tetap mempertimbangkan kondisi jalan yang juga menjadi akses masyarakat.
Pihak PT TGE juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban terkait kondisi ruas jalan setelah proses mobilisasi selesai dilakukan.
“Kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR-PRKP terkait kondisi jalan setelah proses mobilisasi selesai,” kata perwakilan PT TGE.
Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan terdapat kejelasan mengenai penggunaan ruas jalan selama proses mobilisasi maupun langkah-langkah yang diperlukan setelah kegiatan kendaraan berat selesai melintas.
Jalan dan Kepentingan Masyarakat Tetap Menjadi Perhatian
Persoalan mobilisasi rig tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akses bagi kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut dalam aktivitas sehari-hari.
Karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar mobilisasi kendaraan berat dapat dilakukan secara tertib dan meminimalkan dampak terhadap infrastruktur maupun aktivitas warga.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan pendataan atau pemeriksaan kondisi jalan sebelum mobilisasi dilaksanakan. Kondisi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bersama setelah seluruh proses mobilisasi selesai.
Selain itu, pengaturan jadwal dan rute kendaraan, pengamanan lalu lintas selama mobilisasi, serta mekanisme penanganan apabila terjadi perubahan atau kerusakan pada infrastruktur dapat dibahas dan disepakati oleh pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Perusahaan memperoleh kejelasan akses untuk mendukung kegiatan operasional, sementara pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kepastian mengenai perlindungan terhadap infrastruktur publik.
Di sisi lain, kegiatan operasi minyak dan gas bumi di Lapangan Tawun Gegunung berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi wilayah sekitar sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan operasional yang berjalan.
Kegiatan proyek dapat membuka peluang keterlibatan tenaga kerja dan jasa pendukung, seperti transportasi, logistik, penyediaan konsumsi, serta peluang usaha bagi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Aktivitas sektor migas juga merupakan bagian dari kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara dan mekanisme ekonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, manfaat kegiatan investasi dan operasional tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keberadaan infrastruktur publik.
Penyelarasan antara jadwal mobilisasi rig dan pekerjaan perbaikan jalan dinilai menjadi bagian penting dalam mencari titik temu antara kepentingan operasional, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat.
Koordinasi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya diharapkan dapat menghasilkan solusi teknis yang dapat diterima semua pihak.
Dalam menjaga kelancaran dan kondusivitas selama proses mobilisasi, peran unsur kewilayahan dan keamanan, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga dapat menjadi bagian dari koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kesepakatan yang dibangun setidaknya dapat mencakup jadwal mobilisasi, pengaturan lalu lintas kendaraan berat, kondisi awal ruas jalan, pengamanan selama kegiatan, serta mekanisme penanganan apabila diperlukan setelah mobilisasi selesai.
Dengan demikian, penyesuaian jadwal pekerjaan jalan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan penundaan, melainkan sebagai upaya untuk menyelaraskan dua kegiatan agar dapat berjalan secara terencana.
Pada saat yang sama, kegiatan operasional dapat memperoleh kepastian akses, sementara kondisi jalan kabupaten dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian.
Penyelesaian persoalan mobilisasi rig di ruas Banjarworo-Kumpulrejo pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan solusi yang mengakomodasi seluruh kepentingan, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan, infrastruktur tetap terjaga, dan masyarakat tidak dirugikan.(Tim)










